Susun LKPD TA 2022, 5 Komponen Pelaporan Jadi Perhatian Khusus Bongkar Abis

HEMN – Pemprov Banten mulai menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022.

Penanganan dampak inflasi menjadi perhatian khusus atas bisa berpengaruh terhadap penyajian laporan. Selain Inflasi, ada 5 komponen yang menjadi perhatian khusus dalam penyusunan laporan Keuangan.

Demikian terungkap dalam kegiatan sosialisasi penyusunan LKPD TA 2022 pada Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan bersama Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Senin 2 Januari 2023. Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pada TA 2021 Pemprov Banten mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini merupakan buah dari hasil kerja semua pihak, tak terkecuali para pelaksana akuntansi pada seluruh perangkat daerah.

Baca Juga: Kata Dokter Anak, Permainan Lato-Lato Ternyata Begini Dampaknya Terhadap Anak “Perangkat daerah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi bersama menyusun laporan keuangan menjelang digabungkan pada entitas pelaporan,” ujarnya. Ia menuturkan, terkait pelaporan TA 2022 telah terbit Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Nomor 900.04/3939-BPKAD/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir TA 2022. Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disampaikan melalui BPKAD paling lambat pada 6 Januari 2023.

Baca Juga: BMKG: Puncak Musim Penghujan Masih mau Berlangsung dari Januari hingga Februari 2023 “Adapun komponen laporan keuangan OPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas bersama catatan atas laporan keuangan,” katanya. Rina mengungkapkan, jika tahun ini adalah tahun yang masih cukup berat. Setelah dampak pandemi Covid-19 pemprov masih harus dihadapkan seraya inflasi sebagai dampak dari krisis global. Meski demikian, hal tersebut pada era sekarang seharusnya bukan menjadi kendala besar. Dengan memaksimalkan koordinasi bersama konsultasi secara intensif yang didukung oleh komitmen yang kuat, diharapkan dapat mengurai permasalahan yang terjadi.

Dengan tantangan tersebut terhadap penyusunan LKPD TA 2022 ada sejumlah hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih.

Pertama, pengaruh inflasi bersama penanganan dampak inflasi tersebut berdampak terhadap penyajian laporan keuangan Pemprov Banten. “Hal ini harus diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan, mulai dari penganggaran, realisasi pendapatan bersama belanjanya yang terpengaruh,” tuturnya. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait seraya realisasi kegiatan yang bersumber dari alokasi sumber dana belanja tak terduga (BTT) harus dijelaskan secara rinci pada catatan atas laporan keuangan.

Ketiga, terkait aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang masih dalam masa transisi.

Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru 2023, PT Fast Retailing Indonesia Untuk Posisi Global Management Program (GMP) Pada TA 2022, perencanaan menggunakan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sementara menjelang penatausahaan menggunakan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran bersama pelaporan (SIMRAL).

Hal itu membutuhkan perhatian khusus, kehati-hatian serta ketelitian agar tidak ada ‘missing link’ ataupun angka yang tidak terintegrasi dari SIPD ke SIMRAL, yang nantinya mau mempengaruhi keterandalan penyajian laporan keuangan. Keempat, terkait memakai catatan ataupun temuan BPK tahun lalu agar tidak terulang kembali.

Seperti misalnya pengelolaan hibah langsung dari pemerintah pusat maupun instansi lain. “Baik yang berupa barang maupun uang harus sesuai memakai peraturan lagi perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga yang terkait memakai penatausahaan aset tetap lagi belanja modal,” paparnya.

Baca Juga: Ulang Tahun Yulia Lorena Hanya Di Kasih UC Vitamin, Nopek Novian; Bersyukur Aku Kasih UC Sama Wafer Kepala Bidang Perbendaharaan lagi Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nugraha mengatakan, selain 5 komponen laporan keuangan ada hal tambahan lain menjumpai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Banten lagi RSU Malingping.

Laporan keuangannya agar ditambahkan pula laporan arus kas lagi laporan perubahan. “Lalaumenyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik,” katanya. Ia menegaskan, agar komponen-komponen laporan keuangan OPD lagi juga BLUD tersebut agar disajikan secara memadai, terutama dalam catatan atas laporan keuangan harus menggambarkan informasi yang jelas.

Diantaranya dapat menjelaskan hal-hal yang terkait memakai dampak isu terkini seperti pandemi, inflasi, lagi juga krisis global yang terjadi terhadap penganggaran. Kemudian pendapatan yang tidak mencapai target, penjelasan kegiatan-kegiatan pada skpd yang realisasinya dibawah 80 persen serta mutasi aset tetap maupun persediaan. “Sehingga nantinya pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang andal lagi relevan perkara posisi keuangan lagi seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode tertentu,” tuturnya.***