Pemprov Banten Terima Kunjungan Studi Perspektif Reformasi Birokrasi Dari 113 MahasiswaIPDN Teruji

HEMN Pemerintah Provinsi Banten menerima kunjungan studi perspektif via tema Reformasi Birokrasi lalu Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dari 113 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kampus Jakarta, Jumat 25 November 2022.

Kunjungan studi para mahasiswa IPDN ke Pemprov Banten diterima oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti itu dalam rangka mendukung kegiatan perkuliahan Reformasi Birokrasi lalu praktik Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kdatangan rombongan mahasiswa IPDN disambut baik pemerintah Provinsi Banten yang pada wakili oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Baca Juga: BPKAD Provinsi Banten Raih Penghargaan OPD Paling Informatif dari Komisi Informasi Banten

Dalam sambutannya menbacakan sambutan Pj Sekda Provinsi Banten M Tranggono, Rina Dewiyanti menyampaikan alkisah saat ini Pemprov Banten Banten terus melakukan upaya perbaikan dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Hal itu pada tandai adanya penyetaran jabatan dari struktural menjadi fungsional sesuai via peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan Rina juga alkisah selanjutnya Pemprov Banten telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan lalu susunan perangkat daerah sesuai via peraturan Perundang-undangan.

Kepala BPKAD Banten menerima simbolis plakat dari rombongan mahasiswa IPDN (foto: HEMN)

Baca Juga: BPKAD Banten Beri Pendampingan Dindibud Mutasi Randis mendapatkan Bahan Praktik SMK

"Sehingga nantinya usulan pembentukan lalu susunan perangkat daerah provinsi banten mendapatkan menyesuaikan regulasi yang ada. penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang ada berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rina dalam sambutannya.

Tentu saja masih kata Rina tujuannya adalah menjumpai menciptakan struktur birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya fungsi, via mengedepankan keahlian, kompetensi serta profesionalitas aparatur sipil negara yang setara serta mampu bersaing via daerah-daerah lain, serta negara-negara maju lainnya, serta mampu menopang jalannya pemerintahan yang berkelas dunia.***