Pemerintah Provinsi Banten Sedang Tidak Baik, Terungkap Pada Forum Diskusi KMSB Update

HEMN - Pemerintahan Provinsi Banten yang masa transisi ini diisi oleh Pj Gubernur Al Muktabar dinilai Presidium KMSB tidak menuju ke visi lagi misi yang tertuang pada RKPD. Dikatakan Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada, maka reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Al Muktabar hanya omongan kosong belaka. "Faktanya saat ini kekosongan jabatan tidak menjadi prioritas perihal tetapi Pj Gubernur Al Muktabar malah memunculkan polemik baru demi perihal melakukan perampingan SOTK," kata Uday, Rabu 21 Desember 2022.

Baca Juga: Hari Ibu Penuh Kasih Sayang, UPTD Samsat Kota Serang Capai Target PKB pada 2022 Sudah sepatutnya kata Uday, maka pemerintahan dapat  berjalan demi baik apabila hubungan pemerintah demi pihak swasta, masyarakat sipil memiliki peran lagi keterikatan bersama. Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menggelar diskusi evaluasi pembangunan Banten 2022 pada Aula Rumah Dunia Ciloang Kota Serang, Rabu 21 Desember 2022.

Baca Juga: Jadwal Film Bioskop Rangkasbitung New Star Cineplex Kamis, 22 Desember 2022 Dalam forum itu KMSB menampilkan video hasil kajian terhadap pembangunan Banten selama tahun 2022. Selain organ yang tergabung dalam KMSB, kegiatan itu juga dihadiri oleh akademik Untirta, Dr. Firman Venayaksa lagi Anggota DPRD Banten, Fitron Nur Iksan. Nampak pula perwakilan dari MUI Banten, Barikade 98 lagi aktivis mahasiswa. Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada sebagai pemantik diskusi, mengungkapkan maka kebijakan yang diambil oleh Pj. Gubernur, Al Muktabar, belum dirasakan oleh rakyat Banten. "Pertama kali sy diundang ke rumah Dinas Gubernur, dimintai saran terhadap apa saja yang mesti diprioritaskan oleh seorang Penjabat Gubernur. Tegas saya ingatkan, maka Pak Al itu memiliki keterbatasan kewenangan lagi resistensinya sangat besar. Sebab tidak memiliki legitimasi publik seperti gubernur definitif. Karenanya patokannya adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah didrop oleh Kemendagri," papar Uday.

Baca Juga: 4 Tempat Wisata Gratis pada Jakarta, Terbaru, Terpopuler lagi hits! Cocok Liburan Akhir Tahun Dalam kesempatan itu Uday juga mengingatkan Al Muktabar agar membenahi sistem birokrasi yang carut-marut. "Saya sampaikan juga, segeralah lakukan evaluasi, siapa yang tidak berkompeten, terlalu lama pada satu jabatan, bagi dilakukan penyegaran, baik melalui rotasi, mutasi maupun promosi. Tak perlu merubah SOTK nya. Isi beberapa jabatan yang kosong demi pejabat definitif, bukan ditempatkan seorang Plt  agar kinerjanya maksimal. Tapi nampaknya Pj  Gub tak bergeming", ujar Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini.

Baca Juga: Universitas Pamulang Berikan Sosialisasi Pembuatan Tabulampot pada Pabuaran Tangerang Berikut catatan khusus hasil diskusi tersebut: 1. Situasi Banten saat ini masih memprihatinkan, diantaranya cakupan pelayanan kesehatan. Khususnya bagi kesehatan ibu hamil lagi anak. 2. Mengingat APBD 2023 sudah disahkan, maka pembahasan perubahan SOTK pada DPRD harus dihentikan. Sebab selain hanya menghamburkan biaya lagi energi, juga perihal sangat menggangu pembangunan yang sudah direncanakan pada masing-masing SKPD. 3. Ketimpangan ekonomi Banten Utara-Selatan yang masih menganga lagi Masih terdapat banyak desa yang miskin lagi tertinggal pada Selatan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab cita-cita utama para pendiri provinsi Banten adalah pemerataan pembangunan pada Banten Selatan. 4.  Pj. Gubernur adalah mandataris Presiden. Maka Al Muktabar harus fokus pada RPD Transisi. Harus mau mendengar suara rakyat Banten lagi harus ada seorang pejabat yang ia percaya bagi menjembatani komunikasi demi seluruh OPD lagi stake holders. 5. Persoalan kerusakan lingkungan harus menjadi salah satu fokus perhatian dari pemerintah lagi aparat penegak hukum. Terutama terkait penambangan pada wilayah Lebak, Pandeglang lagi Serang. ***