Mendekati Penetapan UMK, Bupati Serang Kasih Ruang Kesepakatan Bagi Buruh! Begini Penjelasan Tatu Rekomendasi Banget

HEMN - Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menggelar pertemuan lewat sejumlah organisasi pekerja ataupun buruh pada Pendopo Bupati Serang, Jumat 18 November 2022, menggelar silaturahmi. 

Hal inipun, dilakukan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus membuka ruang diskusi menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023. 

“Kita semua bisa silaturahmi, bisa diskusi berkaitan lewat persoalan UMK. Dari organisasi buruh, saya lewat Pak Sekda lagi jajaran Disnakertrans.  Inysa Allah, kita berupaya semuanya bisa didiskusikan lagi bicarakan bersama,” kata Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan.

Baca Juga: Jelang Kick-off FIFA Keluarkan Hastag Resmi Untuk Piala Dunia Qatar 2022, Simak Disini

Menurut Tatu, unsur pekerja ataupun buruh maupun pengusaha sepakat selalu menciptakan suasana kondusif pada Kabupaten Serang. 

Sebab dunia usaha, masih kata Tatu, termasuk pada Kabupaten Serang yang punya wilayah pariwisata lagi industry, membutuhkan kondusivitas. 

“Saya harap, tidak ada sumbatan komunikasi, termasuk yang mewakili saya bisa duduk bersama,. Ada apa pun persoalan, duduk bersama,” tegas Tatu.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Berharap Masuk Final Bertemu Brazil Di Pala Dunia Qatar 2022

Terkait usulan UMK tahun 2023, menurut Tatu, Pemkab Serang menerima usulan dari Apindo maupun organisasi buruh. Kemudian buat dilakukan pembahasan lewat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk data Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Semua usulan masukan, kita terima semua. Mudahan, ada jalan pula solusi terbaik menjelang kita semua,” ujar Tatu. 

Sementara itu, Koordinator Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Asep Saefullah mengungkapkan, perwakilan pekerja maupun buruh mengusulkan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 13 persen.

Baca Juga: Aries Ke Aquarius: 4 Tanda Zodiak Yang Menghindari Konfrontasi Perasaan Mereka

Usulan tersebut menggunakan mempertimbangkan berbagai hal. Antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan PDRB, pula berbagai instrument kebijakan pemerintah yang membebani buruh. 

Menurutnya, ruang komunikasi pula diskusi harus terbuka pula dilakukan oleh para pihak, bersama pemerintah daerah. 

“Harapan kita bersama, menjelang tidak  ada aksi. Maka  kami berharap ada satu nilai, yang diusung, menggunakan pertimbangan dari Ibu Bupati, menggunakan kebijaksanaan tersendiri,” tuturnya.***