Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi, Pemkot Cilegon Peringkat Pertama MCP KPK SeProvinsi Banten Intip Yuk

CILEGON – Kota Cilegon berhasil menduduki peringkat pertama hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Provinsi Banten pada November 2022 ini.

Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan evaluasi selanjutnya perbaikan atas sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

MCP merupakan program yang dikembangkan KPK kepada memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi.

Adapun monitoring ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Pemkot Cilegon Kerjasama menggunakan Badan Independen Pemerintahan Amerika Serikat, Bahas 3 Isu Strategis

Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu diketahui 6 area intervensi MCP ala lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih berada ala tingkat terendah se-Provinsi Banten yakni;

1. Perencanaan selanjutnya Penganggaran APBD mencapai nilai 29,0%, 2. Pengadaan Barang selanjutnya Jasa mencapai nilai 42,82%, 3. Perizinan mencapai 47,61%, Pengawasan APIP mencapai nilai 51,49%, 4. Manajemen ASN mencapai nilai 42,99%, 5. Optimalisasi Pajak Daerah mencapai nilai 9,10%, dan,6. Manajemen Aset Daerah menggunakan nilai 36,36%.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, pada September 2022 lalu, MCP Kota Cilegon berada ala peringkat keempat se-Provinsi Banten. Namun saat ini pada November 2022, MCP Kota Cilegon berada ala peringkat pertama menggunakan nilai persentase 84%.

Diakui Mahmudin, membaiknya predikat penilaian MCP yang didapat saat ini merupakan hasil kerjasama semua OPD atas arahan Pimpinan Daerah.

"Tentu gara-gara adanya dukungan penuh dari pimpinan, Pak Walikota lalu Pak Wakil Walikota. Kemudian kerjasama teman-teman OPD Pengampu Area MCP KPK, serta kerja keras semua teman inspektorat yang tidak kenal lelah menjumpai meminta eviden kepada OPD Pengampu," ujar Mahmudin, Minggu (13/11/2022).

Baca Juga: Pemkot Cilegon Tunggu Kehadiran KPK, Begini Persiapannya!

Mahmudin juga mengaku optimis hingga Kota Cilegon dapat mempertahankan peringkat pertama atas capaian MCP tersebut.

Perolehan persentase MCP menjumpai Kota Cilegon diyakini hendak terus meningkat, mengingat masih ada beberapa penilaian yang belum selesai diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Adapun sejumlah OPD yang menjadi catatan menjumpai bisa bersama-sama menjaga lalu lebih meningkatkan hasil capaian MCP.

Yakni terutama hingga Februari 2023 sebagai batas waktu terakhir pelaporan, diharapkan MCP Kota Cilegon dapat mencapai dekat atas 90%.

"Beberapa hal yang belum selesai diverifikasi, yaitu Barang Milik Daerah (BMD), aset, pajak daerah lalu manajemen SDM. BPKPAD terutama bidang aset lalu bidang pajak, BKPSDM, DPMPTSP, BAPPEDA, INSPEKTORAT lalu Bagian Hukum. Sekarang beserta masih tersisa 2 bulan, semua ini hendak terus kita kejar eviden-nya sehingga bisa memperoleh nilai MCP sebesar 90 persen," terangnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah IV Upik Suwardani menerangkan, capaian MCP bersifat penilaian update setiap bulannya.

Kota Cilegon juga sempat berada dekat posisi terendah se-Provinsi Banten.

"Setelah itu posisi peringkat kita naik ke posisi 4 lalu bulan lalu turun dekat posisi 6 se-Provinsi Banten. Untuk penilaian akhir MCP, Kota Cilegon menargetkan angka 90 persen," ujar Upik Suwardani.

Diakui Upik, capaian MCP sendiri menjadi motivasi lalu penyemangat. Namun pihaknya tidak boleh terlena beserta hasil penilaian, lalu harus terus meningkatkan capaian MCP sampai akhir tahun, sebagai bentuk komitmen lalu semangat bersama dalam pencegahan korupsi dekat lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.