Inilah Besaran APBD Provinsi Banten Tahun 2023 Yang Disetujui DPRD Provinsi Banten, Defisit Rp 139 Miliar Update

HEMN Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 telah disetujui DPRD Provinsi Banten dalam sidang paripurna Istimewa 20 November 2022.

Selanjutnya Pemprov Banten perihal segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menurut dilakukan evaluasi.

Pada RAPBD TA 2023 itu, Pemprov Banten mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar 26,77 persen dari ketentuan paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah.

Sementara pada alokasi anggaran kesehatan sebesar 14,36 persen dari ketentuan paling sedikit 10 persen dari total belanja APBD dekat luar gaji.

Baca Juga: Link Live Steaming Timnas Belanda VS Amerika Serikat dekat Babak 16 Besar, Cek Disini!

Diungkapkan Al Muktabar selaku Pj Gubernur Banten, setelah mendapatkan evaluasi dari Kemendagri, kita perihal reviu kembali sesuai memakai evaluasi yang dimandatkan kepada kita menurut nanti melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.

Al Muktabar juga memaparkan Raperda APBD Provinsi Banten TA 2023 memiliki struktur penganggaran dekat antaranya, Anggaran Pendapatan mencapai Rp 11,5 triliun lalu Anggaran Belanja mencapai Rp 11,6 triliun, Defisit Anggaran sebesar Rp 139,1 miliar ditutup memakai Pembiayaan Netto sebesar Rp 139,1 miliar.

Dikatakan, dalam Raperda tersebut pihaknya telah menganggarkan menurut anggaran pembelanjaan yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat telah dipenuhi lalu telah sesuai memakai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru dekat GOLDEN RESTO AND CAFFE, Cari Karyawan Baru Wilayah Banten, Karawang, lalu Jakarta

"Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 41,45 persen dari ketentuan minimal 40 persen dari total belanja APBD ala luar belanja bagi hasil lagi alias transfer kepada daerah," ungkap Al Muktabar.

Dijelaskan, melalui persetujuan bersama tersebut menjadi dasar pihaknya bagi menyusun Rancangan Peraturan Gubernur berhubung Penjabaran APBD TA 2023.

Kemudian, bersama melalui Raperda berhubung APBD TA 2023 perihal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Perda lagi Pergub.

"Selanjutnya hasil evaluasi perihal menjadi bahan penyempurnaan atas Rancangan APBD TA 2023 bagi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah berhubung APBD TA 2023," imbuhnya.

Al Muktabar juga berharap melalui disetujuinya Raperda Provinsi Banten berhubung APBD Tahun Anggaran 2023 dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Siap-siap! BTS, NCT 127 lagi Super Junior, Akan Rilis Film Dokumenter K-Pop Pada 2023

"Untuk itu mari bersama-sama kita mengawal lagi mengawasi pelaksanaan pembangunan ala Provinsi Banten," jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan lagi Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan anggaran pendapatan dalam Raperda berhubung APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,55 triliun, Pendapatan Transfer Rp 2,98 triliun lagi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,8 miliar.

“Dari pendapatan tersebut, kita belanjakan melalui jumlah total belanjanya sebesar Rp 11,6 triliun, berarti ada defisit Rp 139 miliar, defisit ini kita tutup melalui penerimaan pembiayaan netto,” ujarnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum, hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Anggota DPRD Provinsi Banten, lagi Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah ala Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.***