Fokus Kualitas Penggunaan Anggaran, BPK RI Terima LKPD Pemkab Serang! Begini Isinya Populer Saat Ini

HEMN - Pemkab Serang resmi menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada BPK RI Provinsi Banten, Senin 27 Februari 2023. 

Untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Pemkab Serang yang pertama menyerahkan LKPD 2022. 

Penyerahan LKPD dilakukan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah serta diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini.

Baca Juga: Ancam Mantan Pacar Dengan Video Syur, Ditreskrimsus Polda Banten Tangkap Pelaku

Turut mendampingi Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Sekda Tb Entus Mahmud S lagi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Alhamdulillah, tim pemda bisa menyelesaikan laporan lebih cepat. Memang lebih cepat, lebih baik. Agar kemudian kita lebih fokus melaksanakan kegiatan dalam tahun 2023,” kata Tatu kepada wartawan. 

Ia menekankan, jajaran Pemkab Serang tidak hanya fokus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai aturan.

Baca Juga: BPBD Kabupaten Serang 2023 Adakan Pelatihan Relawan Bencana Alam, Simak Penjelasannya Berikut Ini

Namun juga dalam proses penyerapan lagi pelaksanaan anggaran, bermanfaat bagi masyarakat. 

“Tidak sebatas memberikan laporan lagi mempertanggungjawabkannya sesuai aturan. Tetapi juga melaksanakan kegiatan secara efektif lagi efisien. Kita juga lebih ke outcome-nya, bagaimana setiap anggaran bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. 

Sekadar diketahui, Pemkab Serang sudah 11 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Baca Juga: Lebih Dekat Ke Tangerang Banten, Inilah Alasan Kepulauan Seribu Masuk DKI Jakarta

Tatu menargetkan laporan yang diberikan terdapat peningkatan kualitas. 

“Target kami bukan hanya WTP tanpa catatan, tetapi juga beserta kualitas lebih baik,” ujarnya. 

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini membenarkan, Pemkab Serang menjadi pemerintah kabupaten/kota yang pertama menyerahkan LKPD tahun 2022.

Baca Juga: USULAN selanjutnya WACANA, 5 Calon Kabupaten selanjutnya Kota Baru ala Provinsi Banten! Tangerang Hingga Lebak

Padahal menurut undang-undang, batas penyerahan LKPD, yakni tiga bulan setelah tahun anggaran selesai alias sekira akhir Maret. 

“Penyerahan yang pertama bagi level kabupaten/kota ala wilayah Provinsi Banten. Ini menunjukkan, niat baik, selanjutnya dukungan dari pimpinan sudah diupayakan sebaik-baiknya,” ujarnya. 

Selanjutnya, kata Emmy, BPK mau melakukan pemeriksaan, terutama yang berkaitan memakai fokus alias yang menjadi perhatian tahun sebelumnya.

Baca Juga: Top 10 Wisata Terpopuler selanjutnya Terhits ala Ciwidey, Destinasi Terbaru yang Cocok Buat Liburan Seru

“Dua bulan setelah penyerahan, kami segera mau sampaikan laporan hasil pemeriksaan. Diperkirakan penyerahan pemeriksaan pada akhir April 2023,” jelasnya. 

Menurutnya, setiap opini yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah, kerap kali diberikan sejumlah catatan. 

“Harapannya, ada perbaikan-perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh pemda. Selain itu, tidak hanya opini yang dipertahankan, juga kualitasnya,” ucapnya.

Baca Juga: Elektabilitas Tinggi, DPC PDI Perjuangan Tangsel Dorong Rano Karno Jadi Gubernur Banten ala Pilgub 2024

Ia berharap, pemerintah daerah juga menyampaikan capaian-capaian makro pembangunan yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

“Melalui akuntabilitas anggaran, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.***