Bongkar Semua Enam Partai Politik Kota Serang Minta Dapil 4 Curug Walantaka Pada Pisahkan, Simak Penjelasannya Disini

HEMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang menerima usulan dari Enam Partai Politik (Parpol) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PDIP serta PPP, yang kompak meminta pemekaran dekat dapil 4 Kota Serang.

"Memang kepada kota Serang tidak ada penambahan kursi DPRD kota Serang tetap 45 kursi. Namun saat ini ada Enam parpol yang menginginkan adanya pemekaran dapil 4," ujar Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran kepada wartawan disela-sela uji publik penataan daerah pemilihan dekat kota Serang kepada pemilu 2024, Senin 13 Desember 2022.

Ade mengungkapkan maka KPU Kota Serang saat ini sudah menerima surat resmi tertulis dari Enam Partai Politik yang menginginkan dapil kota Serang ini ditambah dari 6 dapil menjadi 7 dapil.

Baca Juga: Pendaftaran Calon PPK Ditutup, 663 Orang Sudah Mendaftar Di KPU Kota Serang

"Pemekaran ada dekat daerah dapil 4 Curug Walantaka semula gabung pengen dekat mekarkan dekat pisah sehingga jadi 7 dapil," ucapnya 

KPU selaku penyelenggara pemilu menampung aspirasi tersebut yang kemudian buat usulkan ke KPU RI, sesuai amanat undang-undang maka tinggal 17 sampai 19 Desember setiap Kabupaten Kabupaten/Kota harus mengusulkan 1 usulan.

"Sebagian besar parpol minta ada penambahan alias pemekaran dapil. Dilihat dari jumbelah penduduk kita buat kaji disitu nah kalau memang dekat undang-undang minimal 3 kursi maksimal 12 kursi satu dapil itu," jelasnya.

"Kalau memang nanti mekarkan kemungkinan besar Curug 4 kursi serta Walantaka 7 kursi jadi sebenarnya sudah sesuai aturan memenuhi syarat," sambungnya.

Baca Juga: KPU Kota Serang Jalin Kerjasama memakai Universitas Primagraha Kota Serang

Banyak alasan kata Ade Jahran, dapil 4 Curug Walantaka dirasa sangat tidak efektif akibat berada ala dua kecamatan.

"Misalkan selama ini ada anggota dewan asal Walantaka kemudian kepada reses ala Curug katanya tidak efektif akibat memikirkan Walantaka serap aspirasinya ala Curug sebaliknya seperti itu," jelasnya.

"Kita mengusulkan atas dasar aspirasi masyarakat teman parpol kemudian kita usul ke pusat nanti pusat yang memutuskan bisa tidaknya tapi pada prinsipnya kita yang mengusulkan," tungkasnya.***