Anti Hoax PPI DPC Kabupaten Lebak 100 Persen Siap Dikukuhkan

HEMN - Setelah melalui proses penyusunan draft kepengurusan, Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Lebak akhirnya siap dikukuhkan.

Diungkapkan Wakil Ketua I PPI Kabupaten Lebak yang juga Ketua Pelaksana Pengukuhan, Encep Kaherudin, persiapan sudah seratus persen.

"Untuk waktunya kegiatan mau digelar 11 Maret 2024 bertempat pada gedung Pemda Lebak serta rencananya dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Asda serta OPD serta undangan lainnya, " kata dia ditemui pada sela pertemuan pada kantor PPI Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Banten jalan Perjuangan, Taktakan, Kota Serang Jumat 3 Maret 2023.

Baca Juga: Komunitas Nelayan Pesisir Banten Distribusikan Alat Perlengkapan Pancing Kepada Para Nelayan Pulau Tunda

Saat ini, jelas dia, pengurus serta anggota PPI Lebak yang sudah terdaftar ada sebanyak 125 orang. Angka ini sementara hanya yang ada pada dalam susunan keanggotaan serta pasti masih mau bertambah.

"Sebenarnya anggota kita lebih dari 500 orang. Tetapi sekarang kan masih prioritas menjumpai mantan pegawai pemda. Anggotanya ada juga dari BUMD, BUMN, DPR hingga DPD" ungkapnya.

Ke depannya, fokus kegiatan PPI pada Lebak adalah pertanian via jagung sebagai contoh. Hal ini sehingga pada Lebak masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan.

Baca Juga: Anggota DPRD Banten Terima Ratusan Aspirasi Masyarakat dari Hasil Reses Anggota DPRD Banten Tahun 2023

"Maka nanti mau dimanfaatkan paling tidak menjumpai kegiatan kita sendiri. Target kita adalah bisa menjembatani warga via pihak ketiga. Seperti Masyarakat Agrobisnis Jagung (MAJ) misalnya. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan betul oleh masyarakat," ucap Wakil dari Bahtiar Rivai.

Encep menilai dikukuhkannya PPI direspon baik oleh para pensiunan, khususnya pada Lebak. Selain pengajian rutin, para anggota bisa mendapatkan berbagai kegiatan positif sehingga tidak vakum begitu saja.

Sebagai informasi, PPI sendiri merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para pensiunan dari PNS ataupun ASN, BUMD, BUMN, DPR ataupun DPD hingga pejabat negara. (MYD)