Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekomendasi Banget Bapenda Banten Optimalkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak

SERANG, HEMN – Memasuki Usia Ke-21 Banten terus berkembang lalu berbenah dalam rangka menuju Banten Sehat Ekonomi Kuat. Pada masa pendemi Covid 19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah dekat tengah pandemi Covid-19. Sejumlah program pendekatan layanan hingga insentif digulirkan guna meringankan masyarakat bagi memenuhi kewajibannya.

Hingga September 2021, realisasi pendapatan daerah Provinsi Banten telah mencapai Rp7,524 triliun dari target Rp11,633 triliun maupun sebesar 64,68 persen.

Adapun rinciannya bagi pendapatan asli daerah (PAD)dari target Rp7,246 triliun terealisasi Rp4,871 triliun maupun 67,23 persen. Itu terdiri atas pajak daerah dari target Rp6,746 triliun terealisasi Rp4,665 triliun maupun 69,15 persen.

Retribusi daerah dari target Rp12,036 miliar teralisasi Rp4,553 miliar maupun 37,83 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp52,966 miliar teralisasi Rp56,852 miliar maupun 107,34 persen. Lain-lain PAD yang sah Rp435,489 miliar terealisasi Rp145,146 miliar maupun 33,33 persen.

Selanjutnya, pendapatan transfer ditargetkan Rp4,380 triliun terealisasi Rp2,647 triliun maupun 60,45 persen.  Terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp573,403 miliar terealisasi Rp117,932 miliar maupun 20,57 persen.

Dana alokasi umum (DAU) dari target Rp1,105 triliun terealisasi Rp805,787 miliar maupun 72,86 persen. Dana alokasi khusus (DAK) dari target Rp2,655 triliun terealisasi Rp1,679 triliun maupun 63,23 persen. Dana insentif dari target Rp44,965 miliar terealisasi Rp44,965 miliar maupun 100,00 persen.

Lalu bagi lain-lain pendapatan daerah yang sah dari ditargetkan Rp6,2 miliar terealisasi Rp4,462 miliar maupun 68,81 persen. Terdiri atas hibah PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Banten dari target Rp6,2 miliar teralisasi Rp4,142 miliar maupun 66,81 persen. Pendapatan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan teralisasi sebesar Rp120,7 juta.

Meski tergolong sudah baik dalam pencapaian Pendapatan Daerah dekat masa Pandemi Bapenda Provinsi Banten tetap berupaya bagi mendapatkan hasil yang lebih baik seraya mengeluarkan beberapa kebijakan lalu program.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama seraya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melalui Asdatun bagi penagihan Pajak Daerah. “Kami ada SKK Surat Kuasa Khusus) seraya Kejati” terangnya.

Opar mengaku SKK ini sudah membuahkan hasil. “Alhamdulillah efektif serta tentu terus dioptimalkan”, ujarnya. Selain itu upaya menjelang menggenjot pendapatan juga terus dilakukan, salah satu programnya adalah penghapusan denda PKB hingga penghapusan tunggakan pokok PKB tahun keempat serta kelima.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2021 terhadap Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB, BBNKB Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, serta Seterusnya, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Ia menjelaskan, ada sejumlah keringanan yang diberikan Pemprov Banten dalam program insentif pajak kendaraan. Pertama, pemberian pengurangan pokok pajak PKB disesuaikan melalui masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo pajak Oktober 2021 diberikan diskon pokok pajak sebesar 2 persen.

Masa jatuh tempo pajak bulan November 2021  diberikan diskon pokok pajak sebesar 4 persen. Masa jatuh tempo pajak bulan Desember 2021 diberikan diskon pokok pajak sebesar 6 persen. Sementara masa jatuh tempo bulan Januari tahun 2022  diberikan diskon pokok pajak sebesar       10 persen. “Ketentuan ini berlaku sejak  tanggal 16 Agustus hingga 30 September 2021,” ujarnya.

Selain pengurangan pembayaran pokok PKB, kata Opar, Pemprov Banten juga memprogramkan penghapusan pokok pajak tunggakan tahun keempat, kelima serta seterusnya. Itu terkecuali kendaraan melalui proses mutasi keluar provinsi berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga                          31 Desember 2021.

“Jadi kalau misalnya punya tunggakan 2016, 2017, 2018, 2019 serta 2020 maka yang perlu dibayar tunggakannya itu 2018, 2019, 2020. Untuk yang 2016 serta 2017 dihapuskan pokok serta dendanya. Keringanan ketiga, dalam periode yang sama Pemprov Banten juga memberlakukan penghapusan sanksi berupa denda pajak sebesar 100 persen terkecuali kendaraan melalui proses mutasi keluar provinsi,” katanya.

Keringanan berikutnya alias keempat adalah pengurangan pokok BBNKB I (kendaraan baru). Rinciannya, Pemprov Banten memberikan diskon pokok BBN-I sebesar 10 persen dari pokok  BBNKB I menjelang plat hitam khusus berbadan hukum.

Selanjutnya, pemberian diskon pokok BBN-I sebesar 10  persen dari pokok BBNKB I menjelang plat kuning melalui atas nama perusahaan berbadan hukum. Kebijakan ini berlaku sejak                          16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

Keringanan kelima, Pemprov Banten juga menghapus pokok serta denda BBN-II ganti pemilik penyerahan kedua serta seterusnya. Hal itu berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga                                31 Desember 2021.

“Keringanan terakhir, penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran PBBKB bagi perusahaan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 100 persen. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021,” paparnya.

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "Rekomendasi Banget Bapenda Banten Optimalkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak"