Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pemprov Banten Komitmen Bangun Keterbukaan Informasi Publik Rekomendasi Banget

SERANG, HEMN - Misi pertama Provinsi Banten adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu penopang terwujudnya misi tersebut melalui keterbukaan informasi publik. Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan. "Informasi publik merupakan satu kebutuhan pula suatu keniscayaan pada tengah masyarakat yang semakin terbuka" ungkap Gubernur WH dalam pemaparan Monitoring pula Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Senin, 11/10/2021).

Implementasi keterbukaan informasi publik pada Provinsi Banten mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Pusat. Selasa, 26 Oktober 2021, Komisi Informasi Pusat memberikan anugerah Pemprov Banten sebagai badan publik informatif dalam Monitoring pula Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat.  Pemprov Banten berhasil mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Gubernur WH, mendapatkan membangun keterbukaan informasi publik, Pemprov Banten sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur  No. 23 Tahun 2021 berhubung Pedoman Pelayanan Informasi pula Dokumentasi pada Lingkungan Pemerintah Daerah.  Pemprov Banten juga sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 berhubung Penetapan Pejabat Pengelola Informasi pula Dokumentasi pada Lingkungan Pemprov Banten, yang menempatkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik pula Persandian Provinsi Banten sebagai PPID Utama pada lingkungan Pempov Banten pula OPD lainnya sebagai PPID Pembantu. Untuk sarananya, Pemprov Banten saat ini memiliki sekitar 70 website/situs yang dijadikan sebagai media informasi.  Ditambah memakai website sekolah SMA/SMK/SKh. Selain itu, ada penyimpanan dokumen melalui sistem document management system/DMS.  “Pemprov Banten juga sudah melakukan standarisasi informasi yang disampaikan ke publik. Menjadi media informasi yang sangat bermanfaat bagi kita pula masyarakat,” kata Gubernur WH.

Gubernur menegaskan, Pemprov Banten sudah terbuka. Dikatakan, proses penganggaran Pemprov Banten saat ini sudah melalui internet alias online. Di antaranya melalui e-hibah, Simral, SIPD, pula sebagainya. Salah satu yang membanggakan adalah aplikasi Sipeka yang mampu melayani perijinan bagi pengusaha. Dampaknya investasi pada Provinsi Banten cukup meningkat. Tahun 2020 mencapai Rp 61 triliun,  nomor 3 pada Indonesia. "Keterbukaan informasi pula aplikasi pelayanan publik sangat memberikan dampak bagi masyarakat umum pula publik," tegasnya.

Sejak awal berdiri Pemprov Banten bertekad membangun keterbukaan informasi dalam rangka menciptakan good pula clean governance. Ketika Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 berhubung Keterbukaan Informasi Publik diterbitkan pula diberlakukan pada pertengahan tahun 2010, Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif era keterbukaan informasi publik tersebut.  Pada awal tahun 2011, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi pula Informatika menfasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten. Pada 24 Februari 2011, Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten masa bhakti 2010–2015 dilantik pada Pendopo Gubernur Banten berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 497.05/Kep.69-Huk/2011. Tanggal 14 Juli 2011, Pemprov Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2011 berhubung Pedoman Pengelolaan informasi Publik pula Dokumentasi pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan ini mengatur berhubung mekanisme pengelolaan pula pelayanan informasi publik pula Dokumentasi pada Lingkungan Pemprov Banten.

Keterbukaan Informasi Publik Mendorong Partisipasi Masyarakat

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.  “Negara menjamin warga negara mendapatkan mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Wapres berharap, semua badan publik menggelorakan keterbukaan pula akuntabilitas informasi mendapatkan membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara pula demokrasi. Menyikapi kritik memakai santun pula baik serta bernorma.

Wapres juga berpesan, badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru menjelang mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) menjelang mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, serta akuntabel.  “Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, serta tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas serta aman ala tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong serta memperkuat good governance,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya menjelang memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Hasil penganugerahan monitoring serta evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana. ( Adv)

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "Pemprov Banten Komitmen Bangun Keterbukaan Informasi Publik Rekomendasi Banget"