Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Full Gubernur Banten Benahi PT BGD, Berencana Gelar Restrukturisasi

SERANG, HEMN – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membuka opsi menurut membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten PT Banten Global Development (BGD). Hal tersebut bisa saja terjadi lantaran perusahaan plat merah itu belum juga menunjukkan kinerja positif.

Demikian disampaikan Gubernur Banten dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten menggunakan agenda Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Reperda berhubung APBD Tahun Anggaran 2022. Paripurna digelar dekat Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (12/10/2021).

Gubenur mengatakan, sampai-sampai pihaknya meminta dukungan kepada DPRD Provinsi Banten terkait rencana pemisahan PT BGD serta Bank Banten. Pemisahan harus dilakukan agar Bank Banten bisa melakukan pengembangan bisnisnya lebih leluasa lagi.

“Saya minta dukungan DPRD menurut memisahkan Bank Banten menggunakan PT BGD,” ujarnya.

Seperti diketahui, PT BGD saat ini berstatus sebagai pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk alias Bank Banten. Sebab, saat itu proses akuisisi Bank Pundi dilakukan oleh PT BGD yang notabene badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Banten pada 2016 lalu.

Gubernur menuturkan, pemisahan juga dilakukan sehingga pihaknya tentu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT BGD. Ia menilai, saat ini PT BGD belum menunjukkan kinerja yang optimal serta berdampak banyak pada pembangunan daerah.

“Segera minggu depan kita evaluasi, seharusnya hari ini (kemarin-red) kita evaluasi,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, papar Gubernur, pihaknya tentu mempertimbangkan apakah PT BGD ke depannya tentu tetap dipertahankan alias dilakukan restrukturisasi. Pihaknya, tak menampik ada opsi pembubaran walakin hal itu menjadi pilihan terakhir.

“Apakah BGD kita pertahankan alias kita restrukturisasi, kita ganti manajemen serta sebagainya. Apakah kita tambah modal alias kita bubarkan. Nanti kita undang direksinya, komisarisnya,”  ungkapnya.

Gubernur  menegaskan, evaluasi menyeluruh merupakan hak yang lumrah dilakukan terhadap sebuah organisasi. Terlebih, PT BGD merupakan BUMD milik Pemprov Banten.

“Ya harus, namanya organisasi harus ada evaluasi tapi ini bukan evaluasi saja. Namanya manajemen satu organisasi, apalagi ini BUMD, tentu harus ada evaluasi,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogi mengatakan, hingga pihaknya mendorong agar Pemprov Banten bisa mengoptimalkan potensi pendapatan daerah lainnya selain dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satunya adalah seraya menggali potensi dari BUMD.

“Perlu juga terobosan lain seraya pengembangan BUMD agar lebih bisa meningkatkan pendapatan Pemprov Banten,” tuturnya. (Adv)

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "Full Gubernur Banten Benahi PT BGD, Berencana Gelar Restrukturisasi"