Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DPRD Banten Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten Tahun 2020 Rekomendasi Banget

SERANG, HEMN – DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna melalui agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah perkara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020 lalu penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD Provinsi Banten terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ala ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten Selasa, (05/07/21).

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni. Sebanyak 21 orang anggota DPRD hadir secara fisik lalu 38 orang secara virtual. Hadir pula dalam Rapat Paripurna ini Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar serta unsur Forkopimda lainnya.

H. Fahmi Hakim selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten menjelaskan, sampai-sampai DPRD Provinsi Banten menyetujui Raperda perkara Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020 bagi ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui beberapa catatan masukan lalu saran diantaranya yaitu, DPRD Banten mengapresiasi Gubernur lalu Wakil Gubernur Banten berserta jajaran Pemerintah Daerah atas Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI 5 tahun berturut-turut, tetapi demikian masih perlu mendapatkan perhatian lalu tindak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2020.

“DPRD Provinsi Banten menyetujui Raperda perkara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020 bagi ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui beberapa catatan masukan lalu saran, selain itu kami juga mengapresiasi Gubernur Banten berserta jajaran Pemerintah Daerah atas Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI 5 tahun berturut-turut, tetapi demikian masih perlu mendapatkan perhatian lalu tindak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020,” jelasnya.

“Selanjutnya terhadap SILPA yang masih besar, agar Gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah sehingga hal tersebut juga menghambat realisasi program yang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.

Ditempat yang sama Al Muktabat selaku Sekretaris Daerah Banten menyampaikan, proses tata kelola APBD TA 2020 telah ala upayakan bersama melalui dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang dinilai cukup baik melalui ditandai diraihnya opini WTP dari BPK RI bagi yang ke 5 kalinya serta disetujuinya bersama penetapan Raperda menjadi Perda perkara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Selanjutnya, persetujuan bersama tersebut perihal dijadikan dasar bagi menyusun rancangan peraturan Gubernur perkara penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, lalu Raperda pelaksanaan APBD TA 2020 perihal disampaikan kepada Mendagri paling lambat 3 hari setelah adanya persetujuan ini.

“Proses tata kelola APBD TA 2020 yang telah ala upayakan bersama melalui dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang dinilai cukup baik melalui ditandai diraihnya opini WTP dari BPK RI bagi yang ke 5 kalinya, serta disetujuinya bersama penetapan Raperda menjadi Perda perkara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020. Selanjutnya persetujuan bersama ini perihal dijadikan dasar bagi menyusun rancangan peraturan Gubernur perkara penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, lalu raperda pelaksanaan APBD TA 2020 perihal disampaikan kepada Mendagri paling lambat 3 hari setelah adanya persetujuan ini,” jelasnya.

Al Muktabar menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terimakasih lalu penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pandangan, masukan, saran lalu pendapat dari fraksi-fraksi lalu Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten terkait pembahasan yang sudah dilakukan sehingga ditandatanginya persetujuan pada hari ini. (Adv)

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "DPRD Banten Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten Tahun 2020 Rekomendasi Banget"