Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bukan AsalAsalan Gubernur Banten: Penetapan UMPUMK Mengacu Pada Regulasi

BANTEN,HEMN - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) lalu ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP lalu ataupun UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan. 

"Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan, red)," kata Gubernur WH. 

Dijelaskan, maka peraturan perkara penetapan UMP lalu UMK harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Gubernur WH menyatakan, demo tidak dilarang menurut menyampaikan aspirasi, tetapi ketika sudah menjadi  kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya. “Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah," ujarnya. 

Seperti diketahui, pembahasan UMP lalu UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perkara Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) lalu PP No.36 tahun 2021 perkara Pengupahan. Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh memakai formula baru.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja lalu Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menegaskan Pemprov Banten memperhatikan lalu mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama pekerja/buruh terkait upah minimun. 

“Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu lalu berkoordinasi memakai Kementerian Tenaga Kerja perkara petunjuk pelaksanaan lalu petunjuk teknis penetapan Upah Minimum sesuai regulasi,” jelasnya. 

Dijelaskan, tahapan penetapan upah minimum yaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, lalu pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi (termasuk Provinsi Banten), kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat menurut memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP.

Selain itu, menurut menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak/juknis sebagaimana dijelaskan dalam surat Menaker tersebut lalu menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menurut membahas UMK.

 

Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/walikota bersama Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan berhubung besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur." papar Kadisnaker Al Hamidi. 

Dengan demikian Rapat Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan 2 kali yaitu bagi membahas bersama menyampaikan rekomendasi saran bersama pertimbangan kepada Gubernur bagi ditetapkan UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember bersama rapat pembahasan saran/pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31 Nopember. 

Kadisnaker Provinsi Banten juga kembali menegaskan, yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi. (Adv)

MasTer
MasTer alone

Post a Comment for "Bukan AsalAsalan Gubernur Banten: Penetapan UMPUMK Mengacu Pada Regulasi"